Soal dan Jawaban Pkn Kelas 7 Semester 2 – Halaman 150 dan 151 

Tabel 6.2 Isi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

No	Isi	Uraian
1	Arti Otonomi Daerah	Hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2	Arti Daerah Otonom	Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3	Arti Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
4	Arti Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
5	Arti Tugas Pembantuan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
6	Urusan Pemerintah Pusat	Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi : a.       Politik luar negeri. b.      Pertahanan. c.       Keamanan. d.      Yustisi / hokum. e.       Moneter dan fiscal nasional f.       Agama.
7	Urusan Pemerintah Daerah	Pembuatan KTP, membangun rumah, pembuatan rumah sakit, masalah banjir, Raperda (miras, Retribusi Pariwisata dan olahraga, reklame, retribusi parkir, retribusi hiburan dan pertunjukan, dll)
8	Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9	Pemilihan Kepala Daerah	Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh – tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur / Wakil Gubernur atau Bupati / Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walkotayang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
10	Keuangan Daerah	Sesuai Pasal 156 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keuangan daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota)
12	Wewenang DPRD	Tugas dan Wewenang DPRD menurut Pasal 42 UU RI No.32 Tahun 2004, adalah a.       Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (Bupati / walikota). b.      Membahas dan menyetujui RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan Kepala Daerah. c.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lain. d.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. e.       Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan.   f.       Memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah. g.      Menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah. h.      Melaksanakan pengawasan serta meminta laporan penyelenggaraan pemilukada kepada KPUD yang menyelenggaraka otonomi daerah.