Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara (PKn SMP Kelas 7 – Halaman 3 s/d 11) 

1.      Pembentukan BPUPKI.

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti “Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan jepang Cahaya Asia” untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu – persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada Peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) untuk menyelidiki usaha – usaha persiapan kemerdekaan.

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh – tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu IchibangaseYosio (Jepang) dan R.P. Soeroso.  BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, membahas tentang dasar Negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 s/d  17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UUD.

Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung “Chuo sangi In” dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia . hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita – citakan.

2.      Perumusan Dasar Negara.

Dasar Negara merupakan pondasi berdirinya sebuah Negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, dasar Negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu Negara berdiri.

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar Negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri Negara mengusulkan rumusan dasar Negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan- rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri Negara tentang rumusan dasar Negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan- gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari banga Indonesia sendiri.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar Negara Indonesia mengatakan bahwa :

“…rakyat Indonesia mesti mendapat dasar Negara yang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur.”

“…kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata Negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan beribu- ribu tahun umurnya. (Risalah Sidang, halaman 12)

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi Negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut :

1.      Peri kebangsaan.

2.      Peri kemanusiaan.

3.      Peri ketuhanan.

4.      Peri kerakyatan.

5.      Kesejahteraan sosial.

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar Negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya.asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.      Kebangsaan persatuan Indonesia.

3.      Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar Negara. Menurut Soepomo, dasar Negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut :

1.      Persatuan.

2.      Kekeluargaan.

3.      Keseimbangan lahir dan batin.

4.      Musyawarah.

5.      Keadilan rakyat.

Soepomo juga menekankan bahwa Negara Indonesia merdeka bukanlah Negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar Negara Indonesia merdeka. Usulnya berbentuk Philosophisce Grondslag atau Weltanschauung. Philosophisce Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam- dalamnya untuk diatasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar Negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai :

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar Negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan I. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai haji Wachid hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata dan Drs. Mohammad Hatta.

Panitia Kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul – usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul – usul yang telah dikumpulkan, dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu :

1.      Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas – lekasnya.

2.      Golongan usul yang mengenai dasar Negara.

3.      Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi.

4.      Golongan usul yang mengenai bentuk Negara dan kepala Negara.

5.      Golongan usul yang mengenai warga Negara.

6.      Golongan usul yang mengenai daerah.

7.      Golongan usul yang mengenai soal agama dan Negara.

8.      Golongan usul yang mengenai pembelaan.

9.      Golongan usul yang mengenai soal keuangan.

Sesudah sidang Chuao Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas anggota – anggota sebagai berikut :

1.      Ir. Soekarno sebagai Ketua.

2.      Mohammad Hatta,

3.      Muhammad Yamin,

4.      A.A Maramis,

5.      Mr. Achmad Soebardjo (Golongan Kebangsaan).

6.      Kyai Haji Wahid Hasjim,

7.      Kyai Haji Kahar Moezakir.

8.      Haji Agus Salim.

9.      R. Abikusno Tjokrosoejoso (Golongan Islam).

Panitia Kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul – usul mengenai perumusan dasar Negara.

Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (UUD). Rapat berlangsung secara a lot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar Negara terutama soal agama dan Negara. Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (UUD). Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama “Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan “Piagam Jakarta” dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “Gentlemen’s Agreement”.

Setelah rapat yang cukup a lot, disepakati rumusan konsep dasar Negara yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Adapun bunyi lengkap naskah mukadimah hukum dasar adalah sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara republic Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Panitia Kecil penyelidik usul – usul berkeyakinan bahwa “Mukadimah” dapat menghubungkan, mempersatukan paham – paham yang ada dikalangan anggota – anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah “Mukadimah” tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar Negara sebagai berikut :

1.      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Persatuan Indonesia.

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar Negara yang tercantum dalam naskah “Piagam Jakarta” tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar Negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi : “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil – wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar Negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya”.

Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufaat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, rumusan dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Persatuan Indonesia.

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.